Program makan bergizi gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah masih menghadapi tantangan serius di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyoroti bahwa siswa-siswi di daerah terpencil provinsi tersebut masih kesulitan mengakses manfaat program ini. Pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk mencari solusi atas kendala geografis yang menghambat pemerataan gizi di kalangan generasi muda Kalteng.
Dapatkan rangkuman berita dan info terpercaya seputar Kalimantan untuk menambah wawasan Anda, eksklusif di Kalimantan Indonesia.
Kendala Geografis Menghambat Akses MBG
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengungkapkan bahwa siswa-siswi dari daerah terpencil di provinsi tersebut masih belum mendapatkan manfaat penuh dari program makan bergizi gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan Edy saat menerima audiensi Badan Gizi Nasional (BGN) di Palangka Raya pada Rabu (21/1/2026). Keterbatasan akses ini menjadi sorotan utama dalam upaya pemerataan gizi.
Salah satu tantangan terbesar yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan MBG di Kalteng adalah kendala geografis. Edy menjelaskan bahwa lokasi yang sulit dijangkau menyebabkan masih banyak siswa di beberapa daerah yang sulit mengakses program tersebut. Kondisi ini menuntut pendekatan yang lebih inovatif dan strategi distribusi yang adaptif agar program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Geografi Kalteng yang luas dengan banyak wilayah pedalaman dan infrastruktur yang belum memadai menjadi hambatan utama. Jalan yang tidak layak, akses transportasi terbatas, dan jarak yang jauh dari pusat distribusi menjadikan penyaluran bantuan gizi menjadi pekerjaan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat untuk mengatasi masalah ini.
Percepatan Pembangunan SPPG Dan Dukungan Pemprov
Menanggapi persoalan tersebut, Edy Pratowo menekankan pentingnya koordinasi untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah Kalteng. Kesepakatan untuk mempercepat pembangunan SPPG bersama BGN diharapkan dapat memperluas cakupan program MBG. Tujuannya adalah agar semakin banyak siswa-siswi yang menerima manfaat program penting ini.
Pemerintah Provinsi Kalteng juga berkomitmen penuh dengan mempersiapkan sejumlah sarana dan prasarana guna mendukung pasokan pangan bagi setiap SPPG di berbagai daerah. Ketersediaan infrastruktur dan logistik yang memadai menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan kelancaran distribusi makanan bergizi. Ini merupakan langkah proaktif dari pemprov untuk mengatasi kendala yang ada.
Sebagai wujud dukungan konkret, Pemprov Kalteng telah membangun berbagai fasilitas penting. Ini termasuk Rice Milling Plant (RMP) modern di Desa Lempuyang, Kotawaringin Timur, serta Proyek Rice Milling Unit (RMU) dan Rice to Rice (RtR) di Pulang Pisau. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian pangan lokal dan memastikan pasokan bahan baku MBG selalu tersedia.
Baca Juga: Tarakan Terapkan Aturan Baru? Akademisi Usulkan Sanksi Untuk Warga Yang Memberi Pengemis
Inisiatif Kemandirian Pangan Kalteng
Selain RMP dan RMU, Pemprov Kalteng juga mengambil langkah strategis lain dalam mendukung kemandirian pangan. Pembangunan pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean, Kotim, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pasokan gizi yang seimbang bagi program MBG.
Lebih lanjut, Pemprov juga membangun sentra tanaman hortikultura di Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya, dan Kabupaten Pulang Pisau. Pengembangan sektor pertanian ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan segar dan berkualitas. Semua ini adalah inisiatif Pemprov Kalteng untuk mencapai kemandirian pangan secara menyeluruh.
Edy menegaskan bahwa semua inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalteng untuk mencapai kemandirian pangan. Pada gilirannya, kemandirian pangan ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam memasok kebutuhan bahan baku MBG di setiap SPPG. Dengan demikian, program MBG tidak hanya bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Apresiasi Dan Tata Kelola Program MBG
Pemprov Kalteng menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BGN atas perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan MBG di provinsi tersebut. Kunjungan BGN memberikan semangat baru bagi Pemprov untuk terus bergerak maju mendukung program Presiden, khususnya MBG di Kalteng. Kolaborasi ini dianggap krusial untuk mencapai tujuan bersama.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen Dadang Hendrayuda, memastikan tata kelola dan petunjuk teknis MBG berjalan sesuai aturan. Dadang menjelaskan bahwa MBG bukan sekadar program dapur, melainkan memiliki dampak ekonomi berantai yang luas. Ini menciptakan perputaran uang besar di perekonomian lokal.
MBG juga menggerakkan UMKM, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat sistem pangan lokal. Dampak positif ini jauh melampaui nilai anggaran program itu sendiri. Dadang menekankan pentingnya kolaborasi antara TNI, Polri, Pemda, dan swasta untuk memastikan semua koordinasi terlaksana dengan baik, dengan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan bahan pangan.
Selalu pantau berita terbaru seputar Kalimantan Indonesia dan info menarik lain yang membuka wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari regional.kompas.com
Gambar Kedua dari regional.kompas.com