Penegakan Hukum

  • Guncang Internal! Kapolresta Pontianak Janji Sikat Polisi Terlibat Narkoba

    Kapolresta baru Pontianak menegaskan komitmen memberantas narkoba tanpa pandang bulu, Anggota kepolisian yang terlibat siap disikat.

    Kapolresta Pontianak Janji Sikat Polisi Terlibat Narkoba

    Komitmen pemberantasan narkoba kembali ditegaskan di Kota Pontianak. Kapolresta Pontianak yang baru menyatakan sikap tegas dalam memerangi peredaran narkotika, tidak hanya menyasar pelaku dari masyarakat umum, tetapi juga menindak keras anggota kepolisian yang terbukti terlibat.

    Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa institusi kepolisian tidak memberi ruang bagi praktik penyalahgunaan dan peredaran narkoba, termasuk di lingkungan internal. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

    Komitmen Tegas Kapolresta Baru

    Kapolresta Pontianak yang baru menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama kepemimpinannya. Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat, baik masyarakat sipil maupun anggota kepolisian.

    Menurutnya, narkoba merupakan ancaman serius bagi keamanan dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Ketegasan ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya hukum yang bersih dan berintegritas.

    Komitmen tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional. Kapolresta ingin memastikan bahwa jajaran Polresta Pontianak menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba, bukan justru menjadi bagian dari masalah.

    Sikat Anggota Terlibat Narkoba

    Dalam pernyataannya, Kapolresta Pontianak menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota kepolisian yang terlibat narkoba. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai aturan hukum dan kode etik yang berlaku, tanpa kompromi.

    Ia menyebutkan bahwa penindakan terhadap anggota internal justru harus lebih tegas dibandingkan masyarakat umum. Hal ini penting sebagai bentuk keteladanan dan upaya menjaga marwah institusi kepolisian di mata publik.

    Langkah ini juga menjadi peringatan keras bagi seluruh personel agar tidak bermain-main dengan narkoba. Kapolresta berharap ketegasan tersebut mampu menciptakan efek jera sekaligus membangun disiplin dan integritas di lingkungan Polresta Pontianak.

    Baca Juga: Kasus Pelecehan Di Samarinda, Pelaku Mengaku Hanya Menarik Gorden

    Perang Terhadap Peredaran Narkoba

    Perang Terhadap Peredaran Narkoba

    Pontianak sebagai kota strategis memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi peredaran narkoba. Letak geografis dan mobilitas masyarakat yang tinggi membuat wilayah ini rawan menjadi jalur peredaran barang terlarang.

    Kapolresta Pontianak menyatakan akan memperkuat upaya pencegahan dan penindakan, mulai dari operasi rutin hingga pengungkapan jaringan besar. Sinergi dengan instansi terkait dan masyarakat juga menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

    Selain penegakan hukum, pendekatan preventif seperti edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba juga akan ditingkatkan. Dengan strategi yang komprehensif, diharapkan Pontianak dapat menjadi wilayah yang lebih aman dan bersih dari narkotika.

    Pengawasan Internal Diperketat

    Sebagai langkah nyata, Kapolresta Pontianak menegaskan akan memperketat pengawasan internal terhadap seluruh anggota. Pemeriksaan rutin dan pengawasan berlapis dinilai penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

    Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk mencari kesalahan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar setiap anggota tetap berada pada jalur profesionalisme. Kapolresta menekankan bahwa disiplin dan integritas adalah harga mati bagi aparat penegak hukum.

    Dengan sistem pengawasan yang kuat, diharapkan potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya membangun institusi kepolisian yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

    Harapan Publik dan Tantangan ke Depan

    Pernyataan tegas Kapolresta Pontianak mendapat perhatian luas dari masyarakat. Publik berharap komitmen tersebut tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata dan berkelanjutan.

    Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Peredaran narkoba melibatkan jaringan yang kompleks dan kerap beroperasi secara terselubung. Dibutuhkan konsistensi, keberanian, serta dukungan dari berbagai pihak untuk benar-benar memberantasnya.

    Dengan kepemimpinan yang tegas dan dukungan masyarakat, Kapolresta Pontianak diharapkan mampu membawa perubahan positif. Perang melawan narkoba bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab bersama demi masa depan generasi muda.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Pertama dari detikcom
    2. Gambar Kedua dari ALASANNews
  • Kejati Kalbar Geledah Kantor Navigasi Pontianak Terkait Korupsi BBM

    Kejati kalbar geledah kantor navigasi pontianak atas dugaan korupsi BBM kejaksaan tinggi kalbar menggeledah kantor navigasi pontianak.

    Kejati Kalbar Geledah Kantor Navigasi Terkait Korupsi BBM

    Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar menggeledah Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak pada Senin (29/12/2025) terkait dugaan korupsi pengadaan minyak non-subsidi Tahun Anggaran 2020, berlangsung dari pukul 08.30 hingga 11.20 WIB. Temukan informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

    Kejati Kalbar Geledah Ruang Strategis

    Dalam penggeledahan yang berlangsung pada Senin (29/12/2025). Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) menyasar sejumlah ruang strategis di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

    Ruangan yang diperiksa meliputi ruang pimpinan, bagian keuangan, serta unit pengadaan barang dan jasa. Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan penyimpangan dalam pengadaan minyak non-subsidi pada Tahun Anggaran 2020, yang tengah diselidiki Kejati Kalbar.

    Kepala Kejati Kalbar, Emilwan Ridwan, menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian penting dari proses penyidikan yang sistematis. Dengan menelusuri dokumen dan catatan keuangan dari ruangan strategis tersebut. Penyidik berharap dapat mengungkap kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi.

    Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen Kejati Kalbar untuk menegakkan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan anggaran publik. Sehingga kasus dugaan korupsi dapat ditangani secara tuntas dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat.

    Kejati Kalbar Sita Dokumen Strategis

    Dalam penggeledahan yang dilakukan di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) berhasil menyita sejumlah dokumen penting yang diduga terkait dengan dugaan penyimpangan pengadaan minyak non-subsidi Tahun Anggaran 2020.

    Dokumen-dokumen tersebut kemudian dimasukkan ke dalam boks tersegel dan dibawa ke kantor Kejati Kalbar sebagai barang bukti untuk mendukung proses penyidikan. Penyitaan ini menjadi bagian dari langkah sistematis penyidik dalam mengumpulkan bukti yang dapat menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan anggaran.

    Kepala Kejati Kalbar, Emilwan Ridwan, menegaskan pengumpulan bukti penting untuk memastikan penyidikan transparan dan akuntabel. Mengungkap dugaan korupsi, menindak pihak terlibat, dan memperkuat pengawasan anggaran publik.

    Baca Juga: Kontroversi Resto di Pontianak: Pemkot Diminta Selidiki Dugaan Pembuangan Limbah

    Penetapan Tersangka Menunggu Bukti

    Penetapan Tersangka Menunggu Bukti

    Tim penyidik Kejati Kalbar memeriksa ruangan strategis di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Untuk mengumpulkan bukti dugaan korupsi pengadaan minyak non-subsidi 2020, hingga sempat mengganggu aktivitas perkantoran.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta. Menyatakan bahwa penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup.

    Langkah ini menegaskan bahwa proses penyidikan tetap mengikuti prosedur hukum, menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Serta memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Penanganan Kasus BBM Profesional dan Transparan

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, menyatakan bahwa penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan minyak non-subsidi di Kantor Distrik Navigasi Kelas III Pontianak akan dilakukan segera apabila alat bukti yang dikumpulkan penyidik sudah mencukupi.

    Kejaksaan Tinggi Kalbar menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan berjalan secara profesional dan transparan. Mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Publik dihimbau untuk bersabar menunggu perkembangan lanjutan dari penyidikan, sambil tetap mempercayai proses hukum yang sedang berjalan

    Langkah ini menunjukkan komitmen Kejati Kalbar dalam menegakkan akuntabilitas dan integritas dalam penanganan kasus dugaan korupsi, sekaligus memastikan proses hukum tidak menimbulkan spekulasi atau ketidakpastian.

    Jangan lewatkan berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari Kompas Regional
    • Gambar Kedua dari Media Kalbar News
  • Gaduh Di Ketapang, Kapolda Buka Proses Hukum WN China

    Insiden penyerangan dan perusakan aset PT Sultan Rafli Mandiri di Ketapang oleh WNA China menarik perhatian publik luas nasional.

    Gaduh Di Ketapang, Kapolda Buka Proses Hukum WN China

    ​Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pipit Rismanto, menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, menjamin transparansi tanpa memandang status atau kewarganegaraan pihak yang terlibat.​ Kasus ini berawal dari laporan PT SRM terkait perusakan dan penyerangan oleh WN China pada pertengahan Desember, yang kemudian memicu penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

    Komitmen Kapolda Kalbar, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

    Kapolda Kalbar Irjen Pipit Rismanto memastikan bahwa semua insiden, termasuk dugaan penyerangan sipil dan TNI serta perusakan oleh WNA China, akan diproses hukum. Ia menegaskan, pembuktian akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, tanpa ada perlakuan khusus. Hal ini menunjukkan komitmen Polda Kalbar terhadap prinsip keadilan dan supremasi hukum.

    Pipit menambahkan bahwa jika ada laporan terkait masalah perusakan, pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti dengan proses pembuktian yang cermat. Penegasan ini memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap tindakan melawan hukum akan ditangani secara profesional dan objektif, sesuai dengan regulasi yang ada.

    Seluruh penanganan perkara akan berjalan transparan, tanpa memandang status sosial atau kewarganegaraan pihak yang terlibat. Prinsip ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Polda Kalbar bertekad menjaga integritas dalam setiap tahapan penyelidikan dan penuntutan kasus ini.

    Penanganan WNA Dan Akar Konflik Internal Perusahaan

    Kasus WNA China yang terlibat dalam insiden di PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) saat ini telah menjadi kewenangan Imigrasi Ketapang. Kapolda Pipit menjelaskan bahwa pihak Imigrasi memiliki yurisdiksi untuk menangani aspek keimigrasian para WNA tersebut. Publik disarankan untuk bertanya langsung kepada Imigrasi mengenai detail penanganan mereka.

    Pipit juga mengungkapkan bahwa insiden yang sempat menimbulkan kegaduhan ini berakar dari konflik internal di PT SRM. Konflik terjadi antara manajemen lama dan manajemen baru perusahaan. Ini menunjukkan adanya dinamika internal yang kompleks sebelum terjadi insiden di lapangan.

    Polda Kalbar menegaskan bahwa konflik internal perusahaan, baik secara perdata maupun mekanisme lainnya, seharusnya diselesaikan oleh perusahaan itu sendiri. Namun, jika konflik tersebut berujung pada dugaan tindak pidana, Polda Kalbar tidak akan menutup mata dan siap memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

    Baca Juga: Kejati Kalbar Geledah Perusda, Usut Dugaan Korupsi Kantor

    Laporan Resmi PT SRM Dan Harapan Penuntasan Kasus

    Laporan Resmi PT SRM Dan Harapan Penuntasan Kasus

    PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) secara resmi telah melaporkan 15 WN China ke Polda Kalbar pada Selasa, 16 Desember. Laporan ini mencakup dugaan penyerangan dan perusakan aset perusahaan di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, yang terjadi pada Minggu, 14 Desember. Ini menjadi dasar dimulainya penyelidikan oleh pihak kepolisian.

    Kuasa Hukum PT SRM, Muchamad Fadzri, bersama Dirut Firman dan Kepala Keamanan Imran Kurniawan, telah membuat laporan tersebut. Mereka menyampaikan harapannya agar Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalbar dapat segera menuntaskan kasus ini dengan cermat dan transparan.

    Fadzri berharap penyidik terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengusut tuntas insiden penyerangan terhadap anggota TNI, warga sipil, dan aset perusahaan. Ia juga menyoroti penggunaan drone oleh para pelaku dan berharap motif di balik tindakan tersebut dapat terungkap sepenuhnya melalui proses penyelidikan.

    Sikap Profesional Polda Kalbar Dan Transparansi Penegakan Hukum

    Polda Kalbar menegaskan sikap profesional dan objektivitas dalam menangani setiap laporan yang masuk. Ini termasuk pendalaman unsur pidana dalam peristiwa yang terjadi di PT SRM Ketapang. Setiap bukti dan keterangan akan dianalisis secara cermat untuk memastikan keadilan tercapai.

    Penegakan hukum akan dilakukan secara transparan, tanpa memandang status maupun kewarganegaraan pihak yang terlibat. Komitmen ini sangat penting untuk menjaga integritas institusi dan kepercayaan publik. Masyarakat dapat memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan proses berjalan adil.

    Tindakan tegas akan diterapkan bagi siapa saja yang terbukti melakukan perusakan, penyerangan, atau tindakan melawan hukum lainnya. Polda Kalbar bertekad untuk menciptakan rasa aman dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yang setimpal, menegakkan hukum di wilayah Kalimantan Barat.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari detik.com
    • Gambar Kedua dari detik.com