Kena OTT KPK, Ini Kasus yang Jerat Pejabat Pajak Banjarmasin

Bagikan

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang pejabat pajak di wilayah Banjarmasin setelah memperoleh informasi mengenai dugaan praktik suap.

Kena OTT KPK, Ini Kasus yang Jerat Pejabat Pajak Banjarmasin

Operasi ini berlangsung pada malam hari di beberapa lokasi berbeda, termasuk kantor pelayanan pajak serta kediaman pihak yang terlibat.

Tim penindakan bergerak cepat untuk mengamankan terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti berupa uang tunai serta dokumen transaksi.

Penangkapan ini menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan sektor perpajakan yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara.

Dalam pelaksanaan operasi, KPK memastikan seluruh prosedur hukum dijalankan secara ketat. Pemeriksaan awal dilakukan di lokasi penangkapan sebelum para terduga dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Proses ini dilakukan secara tertutup demi menjaga integritas penyelidikan. Informasi awal yang dihimpun menunjukkan adanya dugaan kesepakatan antara pejabat pajak dengan pihak tertentu untuk mempermudah pengurusan kewajiban perpajakan dengan imbalan sejumlah uang.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

Dugaan Modus Praktik Korupsi

Kasus ini diduga melibatkan praktik pemberian uang untuk mempengaruhi keputusan terkait kewajiban pajak suatu perusahaan. Pejabat yang terjaring OTT disebut memanfaatkan kewenangan jabatan untuk mengatur besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tertentu.

Melalui perantara, uang diserahkan sebagai bentuk imbalan atas kemudahan proses administrasi serta pengurangan nilai kewajiban pajak.

Pola seperti ini telah menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam kasus Banjarmasin, KPK mendalami alur komunikasi antara pihak pemberi serta penerima guna mengungkap jaringan yang terlibat.

Penelusuran dilakukan terhadap riwayat transaksi keuangan, rekam jejak komunikasi digital, serta catatan administratif di lingkungan kantor pajak setempat. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara terang.

Proses Hukum Terhadap Terduga

Setelah penangkapan, KPK menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup.

Pemeriksaan intensif dilakukan untuk menggali keterangan terkait kronologi kejadian, peran masing-masing individu, serta mekanisme penyerahan uang. Seluruh pihak yang diduga terkait dipanggil secara bergiliran untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik.

Proses penyidikan dilakukan secara profesional guna memastikan setiap fakta dapat diverifikasi dengan akurat. KPK juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di lingkungan internal kantor pajak. Upaya ini bertujuan mencegah praktik serupa terus berlangsung.

Dalam tahap awal, penyidik memfokuskan perhatian pada pembuktian unsur suap serta penyalahgunaan kewenangan jabatan. Apabila bukti tambahan ditemukan, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka dapat bertambah.

Baca Juga: DPRD Kalsel Perluas Layanan Hukum ke Desa, Warga Kini Bisa Akses Keadilan

Peran KPK Dalam Pengawasan Pajak

Peran KPK Dalam Pengawasan Pajak

Kasus ini menegaskan peran KPK dalam menjaga integritas sistem perpajakan nasional. Pengawasan ketat terhadap aparatur pajak menjadi salah satu fokus utama lembaga antirasuah mengingat sektor ini berkaitan langsung dengan penerimaan negara.

Praktik korupsi di bidang perpajakan berpotensi merugikan anggaran publik dalam jumlah besar. Melalui operasi tangkap tangan, KPK berupaya menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur negara mengenai pentingnya integritas.

Penindakan tegas diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku penyimpangan. Selain tindakan represif, KPK juga mendorong perbaikan sistem pelayanan pajak agar lebih transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalisir peluang terjadinya praktik suap.

Implikasi Terhadap Sistem Perpajakan

Terungkapnya kasus pejabat pajak Banjarmasin menjadi perhatian luas bagi masyarakat maupun dunia usaha. Kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan sangat bergantung pada transparansi serta profesionalitas aparatur negara.

Oleh sebab itu, pembenahan internal terus didorong melalui penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kasus ini juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelayanan pajak di daerah. Pemerintah pusat bersama otoritas terkait melakukan peninjauan ulang terhadap mekanisme pengawasan internal guna memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih bersih, adil, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari regional.kompas.com
  • Gambar Kedua dari genpi.co

Similar Posts

  • Puluhan Kapal Mandek, Aturan Baru BBM Subsidi Bikin Nelayan Cemas

    Bagikan

    Puluhan kapal masih mandek akibat syarat baru BBM subsidi, nelayan dan pelaku usaha khawatir operasional terganggu.

    Puluhan Kapal Mandek, Aturan Baru BBM Subsidi Bikin Nelayan

    Puluhan kapal nelayan dan kapal angkutan laut di sejumlah daerah masih terpaksa bersandar di pelabuhan. Penyebab utamanya bukan cuaca buruk atau kerusakan mesin, melainkan kebijakan baru terkait persyaratan pembelian BBM subsidi. Aturan tersebut memicu kekhawatiran besar di kalangan pelaku usaha pelayaran dan nelayan kecil karena berpotensi menghambat operasional harian mereka.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

    Puluhan Kapal Terpaksa Berhenti Operasi

    Puluhan kapal dilaporkan masih mandek di pelabuhan karena tidak dapat memenuhi syarat baru pembelian BBM subsidi. Kapal-kapal tersebut memilih tidak berlayar karena ketiadaan bahan bakar yang memadai.

    Nelayan mengaku harus menunda aktivitas melaut selama berhari-hari. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan harian mereka yang bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan. Tanpa BBM subsidi, biaya operasional melonjak drastis.

    Situasi serupa juga dialami kapal angkutan laut skala kecil. Keterlambatan operasional menyebabkan gangguan distribusi barang dan logistik antarwilayah, terutama di daerah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut.

    Syarat Baru BBM Subsidi Jadi Sorotan

    Kebijakan baru BBM subsidi mensyaratkan kelengkapan dokumen tertentu, termasuk verifikasi data kapal dan rekomendasi dari instansi terkait. Tujuan utama kebijakan ini untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.

    Namun di lapangan, proses pemenuhan persyaratan tersebut dinilai tidak sederhana. Banyak nelayan dan pemilik kapal kecil kesulitan melengkapi administrasi karena keterbatasan akses dan pemahaman.

    Akibatnya, distribusi BBM subsidi tidak berjalan lancar. Kapal yang seharusnya beroperasi justru terhenti, memunculkan pertanyaan tentang kesiapan sistem dalam menerapkan kebijakan baru tersebut.

    Baca Juga: Densus 88 Ungkap Siswa Lempar Bom Molotov di Kubu Raya Terpapar Grup Ekstrem

    Kekhawatiran Pelaku Usaha dan Nelayan

    Kekhawatiran Pelaku Usaha dan Nelayan

    Pelaku usaha pelayaran menilai kebijakan ini berisiko mengganggu keberlanjutan usaha. Biaya operasional kapal meningkat tajam jika harus beralih ke BBM nonsubsidi.

    Nelayan kecil berada di posisi paling rentan. Kenaikan biaya BBM membuat mereka sulit menutup ongkos melaut, sementara hasil tangkapan tidak selalu menjanjikan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan menurunnya kesejahteraan nelayan.

    Asosiasi nelayan dan pelaku usaha meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Mereka berharap kebijakan yang diterapkan tetap berpihak pada kelompok kecil yang selama ini bergantung pada BBM subsidi.

    Dampak Terhadap Distribusi dan Ekonomi Lokal

    Mandeknya operasional kapal berdampak luas pada distribusi barang dan ekonomi lokal. Pasokan kebutuhan pokok ke wilayah terpencil berpotensi terganggu jika kapal tidak segera beroperasi.

    Harga barang di daerah kepulauan dikhawatirkan naik akibat biaya distribusi yang meningkat. Kondisi ini dapat memperberat beban masyarakat yang sudah menghadapi tantangan ekonomi.

    Selain itu, sektor perikanan ikut terpukul. Berkurangnya aktivitas melaut berimbas pada pasokan ikan di pasar, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

    Respons Pemerintah Dan Otoritas Terkait

    Pemerintah menyatakan kebijakan syarat baru BBM subsidi bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran. Otoritas terkait berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM.

    Meski demikian, pemerintah juga membuka ruang evaluasi. Keluhan dari nelayan dan pelaku usaha menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki mekanisme implementasi di lapangan.

    Beberapa daerah mulai melakukan pendampingan administratif agar nelayan dan pemilik kapal dapat memenuhi persyaratan dengan lebih mudah. Langkah ini diharapkan mengurangi hambatan operasional.

    Harapan Dan Solusi ke Depan

    Pelaku usaha dan nelayan berharap pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan realistis. Penyederhanaan proses administrasi menjadi tuntutan utama agar kapal dapat kembali beroperasi.

    Selain itu, diperlukan sosialisasi yang masif terkait kebijakan baru BBM subsidi. Pemahaman yang baik akan membantu nelayan menyesuaikan diri tanpa harus menghentikan aktivitas melaut.

    Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dinilai krusial. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang matang, distribusi BBM subsidi dapat berjalan tertib tanpa mengorbankan keberlangsungan operasional kapal.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Pertama dari Kompas.com
    2. Gambar Kedua dari Kaltimtoday.com
  • DPRD Kalsel Dorong Sinergi Semua Pihak Untuk Pembangunan Daerah

    Bagikan

    Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H. Rahman Hidayat, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

    DPRD Kalsel Dorong Sinergi Semua Pihak Untuk Pembangunan Daerah

    Kunci untuk mewujudkan proyek yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, DPRD mendorong partisipasi aktif masyarakat serta penggunaan data dan teknologi untuk perencanaan yang tepat sasaran.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

    DPRD Kalsel Ajak Semua Pihak Bersinergi

    Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Rahman Hidayat, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam membangun daerah. Pernyataan ini disampaikan saat membuka rapat koordinasi pembangunan daerah di Banjarmasin, Senin (4/1/2026).

    “Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha,” ujar Rahman. Ia menekankan bahwa DPRD Kalsel berkomitmen menjadi mitra aktif pemerintah daerah untuk mendorong percepatan pembangunan yang inklusif.

    Selain itu, Rahman menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memantau dan ikut serta dalam proses pembangunan. Transparansi ini diyakini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPRD, serta memastikan setiap proyek berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan warga.

    Kolaborasi DPRD dan Pemerintah Kunci Pembangunan

    Ketua DPRD Kalsel menilai, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif. DPRD berperan dalam pengawasan dan pembuatan regulasi, sementara pemerintah daerah mengeksekusi program di lapangan. Kolaborasi ini dianggap mampu meminimalkan tumpang tindih kebijakan dan penggunaan anggaran yang tidak efisien.

    Rahman mencontohkan beberapa proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah akan mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

    Selain itu, DPRD Kalsel juga mendorong keterlibatan pihak swasta melalui kemitraan publik-swasta. Dengan kolaborasi yang efektif, investasi dapat masuk ke daerah secara tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara merata.

    Baca Juga: Pontianak Punya Mobil Penyapu Jalan Dan Trotoar, Inovasi Bersih Kota Makin Nyata

    Masyarakat Berdaya, Terlibat Aktif

    Masyarakat Berdaya, Terlibat Aktif

    Dalam rapat tersebut, Rahman Hidayat juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Ia menilai partisipasi warga akan meningkatkan kualitas proyek pembangunan dan memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal.

    “Pemerintah daerah bersama DPRD perlu mendengarkan aspirasi masyarakat. Setiap rencana pembangunan harus berbasis pada kebutuhan nyata warga,” tambahnya. Model partisipatif ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap proyek pembangunan.

    Selain itu, DPRD Kalsel mendorong pembentukan forum komunikasi di tingkat desa dan kecamatan. Forum ini menjadi sarana warga untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan ide kreatif, yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah. Dengan demikian, pembangunan menjadi inklusif dan berkelanjutan.

    Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Data

    Rahman menekankan bahwa pembangunan Kalsel harus berbasis data dan mengutamakan keberlanjutan. Setiap proyek harus direncanakan dengan analisis yang matang, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan ini dianggap penting agar pembangunan memberikan manfaat jangka panjang dan tidak menimbulkan masalah baru.

    Ketua DPRD juga menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau progres proyek. Dengan data yang akurat dan real-time, DPRD dan pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat dan tepat.

    Selain itu, Rahman menegaskan perlunya pengembangan sumber daya manusia lokal agar masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Pelatihan, pendidikan, dan peningkatan kapasitas menjadi bagian dari strategi DPRD Kalsel.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari kalsel.antaranews.com
    2. Gambar Kedua dari kalsel.antaranews.com
  • Kejati Kalbar Geledah Perusda, Usut Dugaan Korupsi Kantor

    Bagikan

    Kejati Kalbar melakukan penggeledahan terhadap kantor Perusahaan Umum Daerah sebagai bagian dari penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan kantor.

    Kejati Kalbar Geledah Perusda, Usut Dugaan Korupsi Kantor

    Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran proyek tersebut.

    Penggeledahan menjadi sinyal keseriusan aparat penegak hukum dalam menelusuri potensi penyimpangan yang merugikan keuangan daerah.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

    Dugaan Korupsi Dalam Pembangunan Kantor

    Proyek pembangunan kantor Perusda tersebut diduga mengalami penyimpangan anggaran. Indikasi korupsi mencuat setelah ditemukan laporan keuangan dan dokumen proyek yang tidak konsisten dengan realisasi pekerjaan. Dugaan ini melibatkan beberapa oknum yang memiliki akses langsung terhadap anggaran.

    Dalam penggeledahan yang berlangsung beberapa jam, tim Kejati Kalbar menelusuri berbagai ruangan di Perusda, termasuk ruang administrasi dan gudang arsip.

    Tim mencari dokumen kontrak, faktur pembayaran, serta laporan pertanggungjawaban proyek pembangunan kantor. Dokumen-dokumen tersebut diharapkan bisa mengungkap aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, dan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran.

    Kejati menekankan bahwa proses penggeledahan dilakukan secara hati-hati dan profesional agar tidak mengganggu aktivitas Perusda yang lain.

    Proses Penggeledahan Barang Bukti

    Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejati Kalbar menyisir sejumlah ruangan untuk mencari dokumen penting, perangkat elektronik, dan arsip administrasi yang relevan.

    Dokumen kontrak, laporan keuangan, serta korespondensi proyek menjadi fokus utama. Proses ini dilakukan sesuai prosedur hukum dengan melibatkan pihak terkait untuk memastikan keabsahan tindakan.

    Dokumen-dokumen tersebut diharapkan bisa mengungkap aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, dan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran.

    Kejati menekankan bahwa proses penggeledahan dilakukan secara hati-hati dan profesional agar tidak mengganggu aktivitas Perusda yang lain. Barang bukti yang ditemukan selanjutnya akan dianalisis guna memperkuat konstruksi perkara.

    Baca Juga: Borneo Mendunia! Kalimantan Timur Guncang Pasar Global Dengan Ekspor Rp37 Miliar!

    Upaya Penegakan Hukum

    Upaya Penegakan Hukum

    Penggeledahan ini menegaskan komitmen Kejati Kalbar dalam memberantas korupsi di tubuh perusahaan daerah. Langkah hukum ini diharapkan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan anggaran publik.

    Selain itu, proses ini menjadi pengingat bagi semua Perusda dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan.

    Kejati berjanji akan terus menindaklanjuti penyelidikan hingga terang benderang, dengan tujuan akhir menegakkan keadilan dan memastikan penggunaan anggaran publik benar-benar tepat sasaran.

    Dengan penggeledahan ini, publik diharapkan dapat memantau proses hukum sekaligus menumbuhkan kepercayaan bahwa korupsi tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja di Kalimantan Barat.

    Investigasi lanjutan akan menentukan arah kasus dan pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas dugaan penyimpangan dana pembangunan kantor Perusda.

    Respons dan Klarifikasi Perusda

    Pihak Perusda menyatakan akan kooperatif terhadap proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Kalbar.

    Manajemen menegaskan kesediaannya memberikan dokumen dan informasi yang diminta, sekaligus berharap proses hukum berjalan transparan dan adil.

    Pernyataan ini juga bertujuan meredam spekulasi publik serta menunjukkan komitmen perusahaan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

    Pihak Perusda menekankan bahwa kegiatan operasional tetap berjalan meskipun proses penggeledahan sedang berlangsung. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan dana daerah dan integritas badan usaha milik daerah.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari regional.kompas.com
    • Gambar Kedua dari genpi.co
  • Sejarah Tradisi Haul Guru Sekumpul di Martapura Kalimantan Selatan

    Bagikan

    Sejarah Tradisi Haul Guru Kalimantan Selatan merupakan peringatan tahunan wafatnya ulama kharismatik KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani.

     

    Beliau wafat pada 5 Rajab 1426 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Agustus 2005. Sejak saat itu, masyarakat Banjar dan umat Islam dari berbagai daerah menjadikan haul sebagai momentum untuk mengenang jasa, keteladanan, serta ajaran spiritual beliau.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

    Awal Mula Tradisi Haul Guru Sekumpul

    Tradisi haul Guru Sekumpul bermula dari kegiatan sederhana berupa doa bersama dan pembacaan manaqib untuk mengenang wafatnya beliau. Pada tahun-tahun awal setelah wafatnya, haul dilaksanakan secara terbatas di kediaman beliau di kawasan Sekumpul, Martapura. Namun seiring waktu, jumlah jamaah yang datang semakin meningkat secara signifikan.

    Antusiasme masyarakat yang begitu besar membuat haul berkembang menjadi salah satu kegiatan keagamaan terbesar di Indonesia. Ribuan hingga jutaan jamaah dari berbagai daerah, bahkan luar Kalimantan, berdatangan untuk mengikuti rangkaian acara haul.

    Mereka datang dengan niat berziarah, bershalawat, dan meneladani akhlak Guru Sekumpul yang dikenal penuh kasih, kesederhanaan, dan keikhlasan dalam berdakwah.

    Nilai Spiritual Dalam Tradisi Haul

    Tradisi Haul Guru Sekumpul memiliki nilai spiritual yang sangat kuat. Bagi jamaah, haul menjadi momen untuk memperdalam kecintaan kepada ulama, meningkatkan keimanan.

    Serta merenungkan kembali pesan-pesan dakwah Guru Sekumpul. Pembacaan doa, zikir, dan shalawat menjadi inti kegiatan yang memperkuat suasana religius dan khusyuk.

    Selain nilai spiritual, haul juga memiliki dampak sosial yang besar. Tradisi ini mempererat hubungan antarumat, menghapus sekat sosial, dan menumbuhkan semangat berbagi.

    Banyak warga yang membuka rumah mereka untuk jamaah, menyediakan makanan dan minuman secara gratis, serta membantu tanpa pamrih. Nilai-nilai ini mencerminkan ajaran Guru Sekumpul tentang keikhlasan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama.

    Baca Juga: Pesona Danau Sembuluh, Danau Terbesar di Kalimantan Tengah

    Perkembangan Haul Menjadi Tradisi Keagamaan

    Perkembangan Haul Menjadi Tradisi Keagamaan
    Seiring berjalannya waktu, Haul Guru Sekumpul tidak lagi dipandang sebagai acara lokal, melainkan telah menjadi tradisi keagamaan berskala nasional.

    Setiap tahun, Martapura berubah menjadi pusat pertemuan jutaan umat Islam yang datang secara sukarela tanpa undangan resmi. Fenomena ini menunjukkan kuatnya ikatan spiritual antara masyarakat dan sosok Guru Sekumpul.

    Pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat sekitar turut berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan haul. Berbagai fasilitas umum, pos kesehatan, dapur umum, serta pengaturan lalu lintas disiapkan untuk melayani jamaah.

    Kehadiran haul juga berdampak pada tumbuhnya nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian antarwarga. Semua elemen bergerak bersama tanpa paksaan, dilandasi niat ibadah dan kecintaan kepada ulama.

    Makna Haul Bagi Generasi Mendatang

    Tradisi Haul Guru Sekumpul telah menjadi bagian penting dari identitas religius masyarakat Kalimantan Selatan. Lebih dari sekadar acara tahunan, haul menjadi simbol keberlanjutan ajaran dan keteladanan seorang ulama yang hidupnya diabdikan untuk umat.

    Kini, Haul Guru Sekumpul tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai warisan budaya religius masyarakat Kalimantan Selatan.

    Tradisi ini menjadi simbol kecintaan umat kepada ulama dan bukti kuatnya peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar. Pemerintah daerah pun turut mendukung pelaksanaan haul dengan membantu pengaturan lalu lintas, keamanan, dan fasilitas umum.

    Keberlangsungan Haul Guru Sekumpul dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ajaran dan keteladanan Guru Sekumpul tetap hidup di tengah masyarakat.

    Tradisi ini bukan sekadar peringatan wafat, melainkan sarana pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Dengan semangat kebersamaan dan keikhlasan, Haul Guru Sekumpul terus menjadi salah satu peristiwa keagamaan terbesar dan paling bermakna di Indonesia.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari regional.kompas.com
    • Gambar Kedua dari genpi.co
  • Jalan Ambles 50 Meter! Akses Waduk Samboja Putus Total, Wisatawan Terjebak Krisis!

    Bagikan

    Longsor hebat membuat jalan ambles 50 meter, akses Waduk Samboja terputus total, wisatawan dan warga terjebak krisis serius.

    Jalan Ambles 50 Meter! Akses Waduk Samboja Putus Total, Wisatawan Terjebak Krisis!

    Waduk Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi sorotan setelah akses jalan utamanya putus akibat longsor, Minggu (14/12/2025). Kejadian ini mengganggu ratusan warga dan wisatawan, memicu isolasi wilayah serta kekhawatiran soal keselamatan, infrastruktur, dan aktivitas tambang di sekitar.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

    Kronologi Bencana Dahsyat

    Longsor bermula sejak beberapa hari sebelumnya dengan retakan kecil di permukaan jalan. Puncaknya datang Minggu sore sekitar pukul 16.00 Wita, ketika tanah bergeser masif hingga jalan aspal terangkat dan ambruk ke tebing bawah. Panjang kerusakan mencapai 50 meter di dua titik, meninggalkan jurang menganga yang tak bisa dilalui kendaraan apa pun.​

    Kondisi memburuk cepat karena hujan deras sebelumnya meresap ke tanah lempung. Warga Desa Karya Jaya dan Kelurahan Sungai Seluang pertama kali melaporkan getaran aneh. Pemerintah daerah segera menutup jalur untuk mencegah korban jiwa, meski belum ada laporan kerugian materi signifikan.​

    Video viral di media sosial mempercepat penyebaran berita, menunjukkan longsor secara real-time. Ribuan netizen berbagi kekhawatiran, sementara otoritas Kukar mengerahkan tim survei awal. Respons cepat ini setidaknya membatasi korban, tapi meninggalkan trauma bagi pengguna jalan rutin.​

    Lokasi Dan Dampak Ekonomi

    Jalan terdampak berada di Desa Karya Jaya, Samboja, menghubungkan dari Sungai Seluang ke waduk ikonik ini. Waduk Samboja bukan hanya sumber air irigasi, tapi destinasi wisata populer dengan pemandangan bendungan megah. Akses putus total mengisolasi warga setempat dari pusat kota.​

    Ekonomi lokal lumpuh karena pedagang makanan dan penyedia jasa wisata kehilangan pendapatan harian. Wisatawan batal datang, memukul sektor UMKM di sekitar waduk yang biasa ramai akhir pekan. Petani juga kesulitan mengangkut hasil panen melalui jalur alternatif yang berliku.​

    Jalur alternatif melalui Wonotirto-Desa Karya Jaya dan simpang Waduk Kampung jadi solusi sementara. Namun, jarak tambahan 10-15 km menambah biaya bahan bakar bagi warga. Pemulihan ekonomi butuh waktu, terutama jika perbaikan jalan molor.​

    Dugaan Penyebab Utama

     Jalan Ambles 50 Meter! Akses Waduk Samboja Putus Total, Wisatawan Terjebak Krisis!

    Aktivitas tambang ilegal di Samboja Barat jadi biang kerok utama, menurut keluhan warga. Getaran alat berat dan penggalian tanah merusak kestabilan lereng, ditambah curah hujan tinggi. Sebulan lalu, operasi Bareskrim razia tambang liar, tapi longsor tetap terjadi.​

    Tanah lempung khas wilayah ini rentan longsor saat jenuh air. Kurangnya drainase dan vegetasi di pinggir jalan memperparah situasi. Ahli geologi lokal menduga kombinasi faktor manusia dan alam jadi pemicu, mirip kasus longsor sebelumnya di Kukar.​

    Pemerintah Kukar janji investigasi mendalam terhadap tambang. Data BPBD Kaltim catat longsor meningkat 20% tahun ini akibat cuaca ekstrem. Pencegahan jangka panjang butuh pemantauan rutin dan relokasi aktivitas berisiko.​

    Respons Pemerintah Dan Solusi

    Dinas PU Kukar kerahkan tim teknis untuk assesment, estimasi biaya perbaikan Rp 5-7 miliar. Penutupan total jalur berlaku hingga aman, dengan rambu peringatan dan pos pengaman. Warga diimbau gunakan jalur alternatif sambil pantau update resmi.​

    Gubernur Kaltim instruksikan percepatan bantuan logistik ke desa terdampak. BPBD koordinasi evakuasi jika diperlukan, plus edukasi bencana. Komunitas lokal bentuk posko darurat untuk bantu tetangga terisolasi.​

    Ke depan, solusi permanen termasuk tembok penahan dan drainase modern. Pemerintah pusat diminta dana darurat infrastruktur. Warga harap kejadian ini jadi pelajaran agar wisata Waduk Samboja tak lagi terancam.​

    Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari prokal.co
    • Gambar Kedua dari metrokaltim.com
  • Polisi Ungkap Peredaran Narkoba Kakek 60 Tahun, Barang Bukti 67 Paket Sabu

    Bagikan

    Seorang kakek 60 tahun di Paser ditangkap polisi karena menjadi pengedar narkoba, 67 paket sabu disita, menimbulkan keprihatinan warga.

    Ungkap Peredaran Narkoba Kakek 60 Tahun, Bukti 67 Paket Sabu

    Kasus peredaran narkoba kembali mengejutkan masyarakat Paser, Kalimantan Timur, karena melibatkan seorang kakek berusia 60 tahun. Sosok yang seharusnya menjadi panutan keluarga justru terjerat dalam jaringan narkoba, menimbulkan keprihatinan mendalam. Polisi berhasil mengamankan tersangka dan menyita 67 paket sabu siap edar, menunjukkan bahwa pelaku telah aktif dalam distribusi narkotika dalam skala signifikan.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

    Kronologi Penangkapan

    Penangkapan kakek berusia 60 tahun ini dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Paser setelah adanya informasi dari masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan. Tim kepolisian melakukan penyelidikan intensif sebelum melakukan penggerebekan di kediaman tersangka.

    Saat penggerebekan, polisi menemukan 67 paket sabu siap edar yang disembunyikan di berbagai lokasi di dalam rumah. Tersangka tidak bisa mengelak, dan barang bukti langsung diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

    Proses penangkapan ini menunjukkan profesionalisme aparat dalam menindak pelaku narkoba. Polisi menegaskan bahwa investigasi dilakukan dengan hati-hati agar bukti bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan.

    Profil Tersangka

    Tersangka, seorang pria lansia berusia 60 tahun, selama ini dikenal sebagai warga biasa oleh tetangga. Namun di balik sosoknya yang tampak tenang, ia terlibat dalam jaringan peredaran narkoba skala menengah.

    Motif tersangka diduga untuk keuntungan finansial, memanfaatkan kondisi ekonomi dan peluang di pasar narkoba yang terus meningkat. Polisi masih mendalami apakah tersangka bertindak sendiri atau menjadi bagian dari jaringan lebih besar.

    Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan lansia, yang biasanya dianggap jauh dari aktivitas kriminal. Kejadian ini menjadi peringatan bahwa narkoba dapat menjangkau siapa saja, tanpa memandang usia.

    Baca Juga: Bikin Merinding! Pria Dipasung 20 Tahun Karena Diduga Miliki Ilmu Kanuragan

    Barang Bukti dan Modus Operandi

    Barang Bukti dan Modus Operandi

    Sebanyak 67 paket sabu disita dari rumah tersangka, dengan berat bervariasi, siap edar, dan dikemas rapi. Polisi menduga paket tersebut diperoleh dari jaringan yang lebih besar di luar wilayah Paser.

    Modus operandi tersangka tergolong sederhana, dengan menyimpan paket di beberapa tempat tersembunyi di dalam rumah. Hal ini memudahkan distribusi, namun akhirnya terungkap karena informasi dari warga dan pengawasan polisi.

    Barang bukti ini menjadi dasar untuk proses hukum, dan pihak kepolisian menegaskan akan menelusuri asal barang dan jaringan yang lebih luas agar peredaran narkoba dapat dihentikan secara menyeluruh.

    Dampak dan Reaksi Masyarakat

    Kasus ini menimbulkan keprihatinan mendalam di masyarakat Paser. Banyak warga yang merasa terkejut mengetahui seorang kakek terlibat dalam peredaran narkoba, sekaligus menekankan perlunya pengawasan dan edukasi terkait narkoba di semua lapisan masyarakat.

    Dampak psikologis bagi warga, terutama anak muda, menjadi sorotan. Kejadian ini menegaskan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mencegah keterlibatan generasi muda dengan narkoba.

    Selain itu, masyarakat memberikan apresiasi terhadap tindakan polisi. Dukungan publik menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi antara aparat dan warga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba.

    Tindakan Hukum dan Proses Selanjutnya

    Tersangka kini diamankan di Mapolres Paser untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjeratnya dengan pasal terkait kepemilikan dan peredaran narkotika, dengan ancaman hukuman berat sesuai undang-undang.

    Selain proses pidana terhadap tersangka, pihak kepolisian juga menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan lebih luas. Pendalaman kasus ini diharapkan dapat menghentikan rantai distribusi narkoba di wilayah Paser dan sekitarnya.

    Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa aparat tidak akan menoleransi peredaran narkoba, tanpa memandang usia atau status sosial. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kasus serupa di masa depan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Pertama dari 
    2. Gambar Kedua dari