Ketua DPRD Kalsel dorong layanan hukum merata hingga desa-desa terpencil warga kini bisa mengakses konsultasi hukum.
Program ini mencakup penyuluhan rutin, pendampingan dokumen hukum, hingga advokasi kelompok rentan. Masyarakat menyambut positif upaya ini, sementara DPRD terus mengatasi tantangan transportasi dan komunikasi agar keadilan sosial.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.
DPRD Kalsel Perluas Akses Hukum hingga Desa
Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Ahmad Fauzi, menegaskan pentingnya memperluas akses hukum dan keadilan hingga ke tingkat desa. Hal ini menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memastikan setiap warga mendapatkan perlindungan hukum yang setara.
“Keadilan tidak hanya untuk warga kota, tapi juga warga di desa terpencil. Kami ingin memastikan masyarakat desa bisa memperoleh haknya tanpa harus menempuh jarak jauh atau prosedur yang rumit,” ujar Ahmad Fauzi. Menurutnya, banyak warga desa yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses layanan hukum, baik dari segi jarak maupun informasi.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kalsel juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, aparat hukum, dan lembaga non-pemerintah. Sinergi ini dianggap kunci agar program akses hukum bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Layanan Hukum Kini Lebih Dekat ke Desa
Pemerintah daerah bersama DPRD Kalsel berencana memperkuat layanan hukum di desa melalui beberapa strategi. Salah satunya adalah dengan menempatkan tenaga hukum atau petugas konseling hukum secara berkala di setiap kecamatan. Langkah ini diharapkan mempermudah warga untuk berkonsultasi mengenai masalah hukum yang mereka hadapi.
Selain itu, penyuluhan hukum rutin juga akan digelar di desa-desa. Materi yang diberikan mencakup hak-hak warga, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga prosedur pembuatan dokumen hukum penting, seperti akta kelahiran dan surat tanah. Program ini ditujukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sejak dini.
Ketua DPRD Kalsel menekankan bahwa penyuluhan dan layanan hukum ini juga menjadi sarana pencegahan konflik. Dengan masyarakat yang lebih sadar hukum, risiko sengketa dan pelanggaran hukum dapat diminimalkan, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan di tingkat desa.
Baca Juga: Ibu Di Sambas Mengaku Merekam Persetubuhan Anak Karena Mendapat Ancaman
Respon Warga dan Hambatan Pelaksanaan
Program akses hukum hingga desa mendapat sambutan positif dari warga dan tokoh masyarakat setempat. Banyak warga mengaku merasa terbantu dengan adanya layanan konsultasi hukum yang kini lebih dekat. “Kami tidak perlu lagi pergi ke kota untuk urusan hukum. Kini petugas datang langsung ke desa,” kata salah satu warga Desa Tambang Ulang, Siti Aminah.
Namun, implementasi program ini menghadapi beberapa tantangan. Akses transportasi dan jaringan komunikasi yang terbatas di beberapa wilayah menjadi kendala dalam menjangkau desa-desa terpencil.
Ketua DPRD Kalsel menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemprov, aparat kepolisian, kejaksaan, serta organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan dukungan penuh berbagai pihak, ia optimistis layanan hukum bisa menjangkau seluruh desa di Kalsel.
Strategi DPRD Kalsel Tingkatkan Keadilan Sosial
DPRD Kalsel juga menekankan perlunya integrasi program akses hukum dengan program sosial lainnya, seperti bantuan hukum gratis, perlindungan anak, dan advokasi perempuan. Hal ini bertujuan memastikan keadilan sosial tidak hanya berupa akses hukum formal, tetapi juga perlindungan hak-hak kelompok rentan di desa.
Langkah lainnya adalah memanfaatkan teknologi informasi. DPRD berencana mengembangkan sistem online yang memungkinkan warga desa mengajukan pertanyaan hukum atau melaporkan masalah secara digital. Sistem ini diharapkan mempercepat penyelesaian masalah hukum sekaligus mengurangi birokrasi yang berbelit.
Ketua DPRD Kalsel menutup kunjungan kerjanya dengan menegaskan komitmen legislatif untuk terus mendorong pemerataan akses hukum dan keadilan hingga ke pelosok desa. “Keadilan yang merata adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari kalsel.antaranews.com
- Gambar Kedua dari jurnalkalimantan.com