Sanitary Landfill

Kabupaten Berau menghadapi krisis sampah serius, TPA Pegat Bukur menjadi bom waktu di tengah masalah anggaran yang rumit.

Kabupaten Berau menghadapi dilema serius dalam pengelolaan sampah. Ancaman sanksi jika TPA Bujangga tak ditutup sebelum 2027 membuat harapan tertuju pada TPA Pegat Bukur. Namun, rencana pembangunan fasilitas ini terkendala anggaran. Situasi ini mencerminkan kompleksitas kebijakan daerah dan tuntutan pengelolaan sampah modern.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

Pembangunan Terhambat, Ancaman Sanksi Menghantui Berau

Pembangunan TPA Pegat Bukur, yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang pengelolaan sampah di Berau, kini berada di titik stagnasi. Lahan seluas lima hektare yang telah disiapkan masih kosong, tanpa ada aktivitas pembangunan berarti. Kondisi ini menjadi ironis mengingat urgensi masalah sampah yang terus menumpuk di kabupaten tersebut.

Keterlambatan ini disebabkan oleh keputusan pemerintah daerah untuk tidak menganggarkan dana lanjutan pembangunan TPA Pegat Bukur dalam APBD 2026. Kebijakan efisiensi anggaran menjadi alasan utama di balik penundaan ini. Akibatnya, proyek yang sangat dinanti ini harus tertunda, memperpanjang ketidakpastian pengelolaan sampah.

Di sisi lain, Bupati Sri Juniarsih terus mendesak agar penutupan TPA Bujangga segera terealisasi. Ancaman sanksi dari pemerintah pusat akan menanti jika TPA Bujangga belum ditutup pada tahun 2027. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda bagi Pemkab Berau, di mana satu-satunya solusi pengganti belum dapat dibangun.

Tantangan Standar “Sanitary Landfill” Yang Mahal

Pemerintah pusat mensyaratkan pengelolaan sampah wajib menggunakan sistem sanitary landfill. Sistem ini bukan hanya sekadar tempat pembuangan, melainkan fasilitas terintegrasi yang membutuhkan infrastruktur modern dan biaya operasional yang sangat besar. Persyaratan ini menambah beban finansial bagi daerah yang ingin membangun TPA sesuai standar.

Penerapan sanitary landfill menuntut fasilitas lengkap seperti pelapis dasar, sistem drainase lindi, penutup harian, dan sistem pemantauan gas. Seluruh komponen ini dirancang untuk mencegah pencemaran lingkungan dan mengelola limbah secara aman. Namun, investasi awal dan pemeliharaan untuk standar ini jauh melampaui kemampuan anggaran banyak daerah.

Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan DPUPR Berau, Decty Toge Manduli, menjelaskan dilema ini. Jika TPA Pegat Bukur dipaksakan dibangun tanpa standar yang memadai, risiko pembongkaran ulang di masa depan sangat tinggi. Ini akan menyebabkan pemborosan waktu dan biaya yang lebih besar, mengulang kesalahan dari awal.

Baca Juga: Miris! Setubuhi Anak Kandung, Pria di Kubu Raya Terancam 20 Tahun Penjara

Solusi Sementara Dan Wacana Lahan Pihak Ketiga

Menghadapi kebuntuan anggaran, Pemkab Berau mulai mempertimbangkan opsi-opsi alternatif. Salah satu wacana yang muncul adalah penggunaan lahan pihak ketiga sebagai TPA sementara. Solusi ini diharapkan dapat menjembatani kekosongan sebelum TPA Pegat Bukur dapat dibangun sesuai standar.

Namun, penggunaan lahan sementara ini juga memiliki tantangannya sendiri. Koordinasi dengan pihak ketiga, perizinan, dan potensi masalah lingkungan di lokasi baru harus dipertimbangkan matang-matang. Solusi ini sifatnya hanya sementara dan tidak menghilangkan kebutuhan akan TPA permanen yang representatif.

Keputusan terkait solusi sementara ini harus diambil dengan cepat mengingat tenggat waktu penutupan TPA Bujangga semakin mendekat. Setiap penundaan akan memperparah masalah sampah di Berau dan meningkatkan risiko sanksi. Prioritas utama adalah menemukan solusi yang efektif dan efisien dalam jangka pendek dan panjang.

Kebutuhan Mendesak Akan Sinergi Dan Strategi Anggaran

Permasalahan TPA Pegat Bukur menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam penyelesaian masalah infrastruktur vital. Kebijakan efisiensi anggaran daerah perlu diseimbangkan dengan kebutuhan mendesak untuk fasilitas publik seperti TPA yang berstandar. Tanpa dukungan memadai, daerah akan kesulitan memenuhi standar nasional.

Pemerintah Kabupaten Berau harus menyusun strategi anggaran yang lebih inovatif. Ini mungkin melibatkan pencarian sumber pendanaan alternatif, kemitraan publik-swasta, atau pengajuan proposal khusus kepada pemerintah pusat untuk bantuan. Solusi finansial yang kreatif akan menjadi kunci untuk mengatasi kendala saat ini.

Akhirnya, kasus TPA Pegat Bukur adalah pelajaran berharga tentang pentingnya perencanaan jangka panjang yang komprehensif. Pengelolaan sampah bukan hanya tentang membersihkan kota, tetapi juga tentang investasi pada kesehatan lingkungan dan keberlanjutan. Kegagalan perencanaan akan selalu bermuara pada masalah yang lebih besar di masa depan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

---