Viral! Beras SPHP Oplosan di Kubu Raya, Bulog Kalbar Buka Suara

ByLucas 02/03/2026

Video beras SPHP oplosan di Kubu Raya viral, memicu kekhawatiran masyarakat, Bulog Kalbar segera beri penjelasan.

Video dugaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oplosan atau palsu viral di media sosial. Beras yang dibeli di salah satu warung Kabupaten Kubu Raya terlihat kuning dan hitam, banyak pecah, dan cepat basi saat dimasak. Insiden ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

Klarifikasi Bulog Kalbar Terkait Kualitas Beras

Menanggapi dugaan beras oplosan tersebut, Kepala Kanwil Perum Bulog Kalbar, Rasiwan, menegaskan bahwa pihaknya selalu melakukan pengecekan kualitas sebelum beras disalurkan ke masyarakat. Proses ini merupakan bagian dari standar operasional yang ketat untuk menjamin kualitas produk.

“Dalam mekanisme kami, sebelum komoditas keluar dari gudang, petugas melakukan pengecekan untuk memastikan kualitas beras yang akan disalurkan sudah sesuai standar,” kata Rasiwan, ditemui di Gudang Bulog, Sungai Raya, pada Minggu, 1 Februari 2026. Pernyataan ini bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa Bulog memiliki prosedur kontrol kualitas yang terstruktur.

Rasiwan menambahkan bahwa Bulog Kalbar belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait dugaan beras SPHP oplosan. Informasi ini baru diketahui melalui media sosial, yang kemudian langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi pihak pengunggah video untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut.

Jaminan Penukaran Dan Peningkatan Pengawasan

Rasiwan menyampaikan bahwa masyarakat Kalbar dapat menukarkan beras SPHP apabila menemukan kualitas yang tidak sesuai standar atau kurang baik. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan kepuasan konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap produk Bulog.

“Kami berharap masyarakat maupun jaringan Bulog segera melapor jika menemukan beras yang tidak sesuai. Kami memiliki tim pemantau SPHP, laporan bisa disampaikan melalui jaringan atau gudang Bulog. Pihak kami siap menukar atau mengganti beras tersebut,” ujarnya. Ini menunjukkan komitmen Bulog untuk bertanggung jawab penuh atas kualitas produknya.

Meskipun beras yang beredar merupakan stok tahun 2024 jenis Vietnam yang telah melalui proses sortir dan pengemasan, Bulog tetap akan meningkatkan pengawasan. Rasiwan menjelaskan bahwa dalam proses kerja tidak bisa dijamin semuanya sempurna, sehingga pengawasan ketat menjadi sangat penting.

Baca Juga: Terungkap! Alasan Penundaan Musorkab KONI Kubu Raya Bikin Publik Bertanya

Mekanisme Pelaporan Dan Tanggung Jawab

Apabila masyarakat menemukan beras SPHP berkualitas buruk, laporan dapat disampaikan melalui beberapa jalur. Masyarakat bisa melapor melalui jaringan Bulog terdekat, Rumah Pangan Kita (RPK), atau menghubungi kontak person yang tersedia. Fleksibilitas pelaporan ini diharapkan memudahkan masyarakat.

Rasiwan memastikan bahwa beras yang dilaporkan tidak sesuai standar bisa langsung diganti tanpa proses yang berbelit-belit. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat. Prinsip layanan cepat tanggap menjadi prioritas.

Terkait dugaan oplosan, Rasiwan menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan ranah aparat penegak hukum untuk menganalisisnya. Bulog berfokus pada memastikan komoditas yang dikirim benar-benar dikawal oleh timnya sesuai standar kualitas. Ini memisahkan tanggung jawab Bulog dari penyelidikan pidana.

Komitmen Bulog Kalbar Dan Langkah Selanjutnya

Rasiwan memastikan seluruh tim di gudang-gudang Bulog se-Kalbar tetap menjalankan pengawasan sesuai standar sebelum beras didistribusikan. Pengawasan yang konsisten dan ketat di setiap tahapan distribusi adalah kunci untuk mencegah masalah kualitas.

Bulog Kalbar juga menginstruksikan seluruh jaringannya untuk terus memantau kualitas beras sebelum dijual kepada masyarakat. Ini mencakup pedagang, distributor, dan pengecer yang menjadi bagian dari rantai pasok SPHP. Kualitas harus terjaga hingga ke tangan konsumen akhir.

“Tim kami memonitor seluruh jaringan agar beras yang dijual benar-benar memenuhi standar kualitas,” pungkas Rasiwan. Komitmen ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjamin ketersediaan beras SPHP yang berkualitas baik di seluruh wilayah Kalbar.

Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Utama dari detik.com
Gambar Kedua dari detik.com

Ekonomi & Pembangunan

Pemkab Tabalong Perkuat Sektor Pertanian Untuk Peningkatan Produksi
ByEvelyn 02/01/2026
Bagikan
Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor pertanian di tengah tantangan rasionalisasi anggaran.

Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, penguatan dari hulu hingga hilir menjadi fokus utama pembangunan daerah.

Dapatkan rangkuman berita dan info terpercaya seputar Kalimantan untuk menambah wawasan Anda, eksklusif di Kalimantan Indonesia.

Fokus Pembangunan Sektor Pertanian

Bupati Tabalong, H. Muhammad Noor Rifani, menegaskan bahwa sekitar 60 persen penduduk Tabalong berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, penguatan sektor pertanian dari hulu ke hilir menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ini adalah pendekatan holistik untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan produktivitas pertanian.

Dalam sambutannya saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Tabalong 2027, Bupati Noor Rifani menjelaskan berbagai inisiatif di sektor hulu. Program tersebut meliputi normalisasi anak sungai sepanjang 60 kilometer di wilayah Selatan. Langkah ini krusial untuk menjaga ketersediaan air dan mencegah banjir yang dapat merusak lahan pertanian.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan jalan usaha tani, serta fasilitas bagi sumber daya manusia (SDM) penyuluh. Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja petani, mempermudah akses ke lahan, dan meningkatkan kapasitas pengetahuan para penyuluh agar dapat memberikan bimbingan yang lebih baik kepada petani.

Dampak Penguatan Pertanian Dan Program Unggulan

Penguatan sektor pertanian diharapkan mampu mendongkrak target produksi padi secara signifikan. Salah satu indikator keberhasilan adalah peningkatan indeks pertanaman (IP), yang mengindikasikan frekuensi penanaman dalam satu tahun. Peningkatan IP berarti petani dapat menanam dan memanen lebih sering, sehingga meningkatkan total produksi.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mempertahankan surplus produksi beras. Tahun ini, Kabupaten Tabalong berhasil mencatat surplus produksi beras yang mencapai hampir 57 persen. Pertahanan surplus ini penting untuk ketahanan pangan daerah dan nasional, serta menunjukkan kapasitas produksi yang stabil.

Program “Bela Tani” juga menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan petani. Melalui program ini, pemerintah membeli produk pertanian, khususnya beras, dengan harga pasar melalui Rasda (Beras Daerah). Inisiatif ini memberikan jaminan pasar bagi petani dan melindungi mereka dari fluktuasi harga yang merugikan.

Baca Juga: Tak Mampu Bayar Utang, Kepala Desa Di Sintang Tertangkap Curi Motor

Sinkronisasi Pembangunan Melalui Forum Konsultasi

Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Tabalong 2027 merupakan upaya penting untuk menciptakan sinkronisasi pembangunan yang aspiratif dan kolaboratif. Kepala Bapperinda setempat, Arianto, menekankan pentingnya keterlibatan aktif berbagai elemen pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.

Menurut Arianto, diperlukan penyelarasan rumusan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Hal ini memastikan bahwa rencana pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan tantangan yang dihadapi daerah. Konsultasi publik ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan.

Pembahasan dalam forum ini mencakup tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan. Melalui kesepakatan isu strategis dan masukan yang konstruktif, diharapkan penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2027 dapat lebih berkualitas dan relevan.

Peran Aktif Seluruh Pemangku Kepentingan

Forum konsultasi ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, termasuk pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kolektif untuk pembangunan Tabalong yang lebih baik.

Harapannya, seluruh peserta dapat berperan aktif dalam memberikan saran, masukan, maupun kritik yang membangun. Partisipasi aktif ini sangat krusial untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya komprehensif, tetapi juga mencerminkan aspirasi beragam lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, melalui kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, perencanaan pembangunan di Tabalong diharapkan dapat lebih baik. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh warga Tabalong.

Selalu ikuti berita terbaru mengenai Kalimantan Indonesia serta ragam informasi menarik yang memperluas wawasan.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari kalsel.antaranews.com
- Gambar Kedua dari kalsel.antaranews.com
Lingkungan & Bencana | Masyarakat & Kisah Lokal

BMKG Ungkap Sinyal Hujan Ringan Di Kaltim, 14 Januari 2026
ByEvelyn 01/14/202601/14/2026
Bagikan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur pada Rabu, 14 Januari 2026.

Sejumlah kota dan kabupaten diprediksi akan mengalami hujan ringan, sementara beberapa wilayah lain akan berawan.

Berikut ini, Kalimantan Indonesia akan menjadi krusial bagi masyarakat untuk mempersiapkan aktivitas sehari-hari di tengah kondisi cuaca yang dinamis.

Kondisi Cuaca Spesifik Kalimantan Timur

BMKG memprediksi bahwa sebagian besar wilayah Kalimantan Timur akan diguyur hujan ringan pada tanggal 14 Januari 2026. Kota-kota seperti Balikpapan dan Bontang, serta kabupaten seperti Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, diperkirakan akan mengalami kondisi ini. Suhu udara di wilayah-wilayah tersebut berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celsius, menunjukkan variasi suhu yang cukup beragam.

Di sisi lain, Paser dan Samarinda diperkirakan akan berawan, tanpa adanya prediksi hujan ringan. Paser akan memiliki rentang suhu antara 22 hingga 31 derajat Celsius, sedangkan Samarinda akan berada pada kisaran 23 hingga 30 derajat Celsius. Perbedaan prakiraan cuaca ini menunjukkan kondisi atmosfer lokal yang berbeda di setiap daerah.

Variasi cuaca ini menyoroti pentingnya masyarakat untuk selalu memantau informasi terbaru dari BMKG. Kesiapsiagaan terhadap perubahan cuaca, terutama hujan ringan, dapat membantu mencegah potensi gangguan aktivitas dan memastikan keamanan selama beraktivitas di luar ruangan.

Puncak Musim Hujan Di Indonesia

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa puncak musim hujan di Indonesia telah dimulai sejak November 2025. Namun, tidak semua wilayah di Indonesia mengalami puncak musim hujan pada waktu yang bersamaan. Ini adalah fenomena meteorologi yang umum terjadi di negara kepulauan yang luas seperti Indonesia.

Sebagian wilayah telah memasuki fase puncak hujan pada November dan Desember 2025, yang berarti mereka telah mengalami intensitas hujan yang tinggi selama periode tersebut. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan zona waktu puncak musim hujan di berbagai daerah.

Menariknya, sebagian wilayah lain justru baru akan memasuki puncak musim hujan pada Januari 2026 ini. Hal ini menegaskan bahwa periode puncak musim hujan di Indonesia adalah proses yang berlangsung secara bertahap dan tidak seragam di seluruh daerah.

Baca Juga: Tinjau IKN, Prabowo Catat Banyak Perbaikan dan Minta Percepatan

Wilayah Yang Memasuki Puncak Musim Hujan Januari 2026

Beberapa wilayah di Indonesia diprediksi akan memasuki puncak musim hujan pada bulan Januari 2026. Ini termasuk Jambi bagian selatan, Bengkulu bagian selatan, dan Sumatera Selatan bagian timur. Masyarakat di daerah ini diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

Selain itu, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur juga akan mengalami puncak musim hujan pada periode ini. Wilayah-wilayah ini dikenal rentan terhadap dampak hujan lebat, seperti banjir dan tanah longsor.

Tidak ketinggalan, Sulawesi Utara bagian barat, Gorontalo bagian barat, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan sebagian besar Papua juga diproyeksikan berada di puncak musim hujan. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk mitigasi risiko.

Imbauan Dan Kesadaran Cuaca

Dengan adanya prakiraan cuaca ini, masyarakat di Kalimantan Timur dan wilayah lain yang memasuki puncak musim hujan di Januari 2026 diimbau untuk selalu waspada. Penting untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi dampak hujan ringan hingga lebat, seperti genangan air atau gangguan transportasi.

Memantau informasi resmi dari BMKG secara berkala adalah langkah proaktif yang sangat dianjurkan. Informasi terbaru dapat diakses melalui berbagai platform media BMKG, memastikan masyarakat mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Kesadaran dan kesiapsiagaan kolektif akan membantu meminimalkan risiko dan dampak buruk yang mungkin timbul akibat kondisi cuaca ekstrem. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari kompas.com

Gambar Kedua dari merdeka.com
Berita & Dinamika Regional | Lingkungan & Bencana

Kalsel Terendam Banjir Bandang, Status Darurat Diperpanjang
ByLucas 01/09/202601/09/2026
Bagikan
Banjir bandang melanda Kalimantan Selatan, menenggelamkan ratusan desa, memaksa ribuan warga mengungsi, status darurat pun diperpanjang.

Bencana banjir kembali menerjang Kalimantan Selatan, khususnya wilayah Kabupaten Banjar, meninggalkan jejak kehancuran yang meluas. Sedikitnya 121 desa dan kelurahan kini tenggelam, mengancam lebih dari 122.000 jiwa. Situasi darurat ini telah memaksa pemerintah memperpanjang status tanggap darurat, menandakan keseriusan krisis yang melanda.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

Ratusan Desa Terendam, Puluhan Ribu KK Terdampak

Sejak awal Januari 2026, banjir besar telah melanda Kabupaten Banjar, merendam setidaknya 121 desa dan kelurahan di berbagai kecamatan. Skala bencana ini menunjukkan cakupan yang sangat luas, mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Air bah merendam permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur.

Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar mengungkapkan dampak yang masif. Sebanyak 43.469 kepala keluarga (KK) secara langsung merasakan dampak bencana ini. Angka ini mencerminkan betapa banyaknya rumah tangga yang harus berjuang menghadapi genangan air dan kerugian materiil.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menyatakan bahwa total jiwa yang terdampak banjir mencapai 122.353 ribu orang. Angka yang fantastis ini menunjukkan bahwa lebih dari seratus ribu warga membutuhkan bantuan dan perhatian. Situasi ini mendorong pemerintah untuk memperpanjang status tanggap darurat guna memaksimalkan upaya penanganan.

Klasifikasi Kerusakan Dan Bantuan Pemerintah

Pemerintah akan melakukan pendataan lebih lanjut terhadap korban banjir untuk mengklasifikasikan tingkat kerusakan yang dialami. Kategori kerusakan akan dibagi menjadi ringan, sedang, hingga berat. Klasifikasi ini penting untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang akan diterima oleh setiap keluarga terdampak.

Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, telah menginstruksikan penyaluran bantuan beragam. Salah satu bentuk bantuan adalah pemberian dana sebesar Rp 5 juta per rumah untuk pembelian barang rumah tangga yang rusak. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban korban dalam mengganti perabotan dan perlengkapan rumah yang hilang atau rusak.

Selain bantuan untuk perbaikan rumah, Pemerintah Pusat juga mengucurkan bantuan biaya hidup sebesar Rp 450 ribu per jiwa. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut, sebagai bentuk kepedulian dan dukungan finansial bagi korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga: Penyidikan Terus Berlanjut, KSOP Ketapang Digeledah Kejati Kalbar

Komitmen Pemda Banjar Untuk Pemulihan

Pemerintah Kabupaten Banjar tidak tinggal diam dan menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi bencana ini. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, mengungkapkan bahwa Pemkab Banjar telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Dana ini berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT), di luar anggaran yang sudah ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Yudi Andrea menegaskan bahwa Pemda tidak kekurangan anggaran untuk penanganan bencana. Dengan perubahan status kebencanaan ini, Pemkab juga dapat membuka akses bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini memastikan bahwa semua sumber daya dapat dimobilisasi secara maksimal untuk penanganan banjir.

Prioritas utama adalah pendistribusian logistik yang merata. Pemkab Banjar terus mengevaluasi agar bantuan tidak menumpuk di satu titik saja, melainkan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan setiap masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan maksimal selama masa tanggap darurat.

Optimisme di Tengah Bencana, Bersatu Untuk Bangkit

Komitmen pemerintah tidak hanya berhenti pada penyediaan dana dan logistik. Pemkab Banjar juga berjanji untuk terus memperbarui data korban secara akurat. Data yang valid sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan proses pemulihan berjalan efisien.

Selain itu, percepatan distribusi bantuan menjadi fokus utama agar masyarakat tidak terlalu lama menderita. Pelayanan maksimal, mulai dari evakuasi hingga penyediaan fasilitas kesehatan, terus diupayakan demi kesejahteraan masyarakat terdampak. Setiap warga diharapkan merasa terlindungi dalam situasi sulit ini.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Kabupaten Banjar dapat segera pulih. Semangat gotong royong dan kepedulian menjadi kunci untuk melewati masa sulit ini dan membangun kembali daerah yang lebih tangguh terhadap bencana.

Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari kantapos.id

Gambar Kedua dari metrotvnews.com
Berita & Dinamika Regional

Tahun Baru 2026 di Pontianak Tanpa Pesta Kembang Api Simak Faktanya
ByLucas 12/31/202512/31/2025
Bagikan
Menjelang Tahun Baru 2026, Pontianak memutuskan tanpa pesta kembang api untuk menjaga ketenangan dan keselamatan warga kota.

Pemkot Pontianak mengambil langkah tegas jelang malam Tahun Baru 2026 dengan menerbitkan kebijakan baru terkait kembang api dan petasan. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketenteraman masyarakat serta mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi sosial yang ada.

Berikut ini Kalimantan Indonesia akan menyelami lebih dalam isi dan alasan di balik keputusan penting ini.

Larangan Pesta Kembang Api Dan Petasan

Pemkot Pontianak telah resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang melarang keras segala bentuk pesta kembang api dan petasan pada malam pergantian Tahun Baru 2026. Larangan ini mencakup semua aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif dan bermakna.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata simpati dan empati terhadap saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana alam di berbagai daerah. Dengan tidak menyelenggarakan perayaan yang meriah, Pontianak turut berbagi rasa keprihatinan. Ini adalah cara kota menunjukkan solidaritasnya.

Selain itu, keputusan ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh warga Pontianak selama momen pergantian tahun. Dengan meniadakan potensi keramaian dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kembang api, diharapkan malam tahun baru dapat berjalan aman. Ketertiban lingkungan menjadi prioritas utama.

Pembatasan Aktivitas Lain Dan Kontrol Suara

Tidak hanya kembang api, SE Nomor 68 Tahun 2025 yang diberlakukan selama rangkaian perayaan Tahun Baru 2026 juga mengatur pembatasan penggunaan musik atau sound system. Kebijakan ini diberlakukan secara ketat untuk menghindari potensi kebisingan berlebihan yang dapat mengganggu lingkungan. Tujuannya adalah memastikan kenyamanan semua.

Secara spesifik, volume suara tidak diperkenankan melebihi 55 desibel setelah pukul 22.00 WIB. Aturan ini dirancang untuk menjaga ketenangan lingkungan tempat tinggal dan memastikan bahwa perayaan tidak mengorbankan hak masyarakat untuk beristirahat. Keseimbangan antara perayaan dan ketenteraman menjadi fokus utama.

Lebih lanjut, peredaran, penyimpanan, dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras tanpa izin juga dilarang keras selama perayaan malam tahun baru. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang seringkali terkait dengan konsumsi alkohol berlebihan. Pengendalian ketat ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang lebih aman.

Baca Juga: UMP Kaltim 2026 Naik Jadi Rp 3,76 Juta, UMK Tertinggi Sentuh Rp 4,39 Juta

Pengawasan Ketat Dan Langkah Preventif

Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif, Pemkot Pontianak akan melakukan pengawasan ketat. Kolaborasi erat antara Pemkot, TNI, dan Polri akan menjadi kunci utama dalam menjaga ketertiban. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan kondisi yang terkendali di seluruh wilayah kota.

Pendekatan yang akan dikedepankan adalah langkah-langkah persuasif dan preventif. Artinya, penekanan akan diberikan pada edukasi dan pencegahan, bukan semata-mata penindakan. Harapannya, masyarakat dapat secara sukarela mematuhi aturan demi kebaikan bersama. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah.

Dengan adanya pengawasan terpadu dan pendekatan preventif ini, Pemkot Pontianak berharap perayaan malam tahun baru dapat berjalan aman dan kondusif. Kerjasama seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan suasana yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua. Ini adalah upaya kolektif demi Pontianak yang lebih baik.

Ajakan Positif Untuk Masyarakat Pontianak

Wali Kota Pontianak mengimbau seluruh masyarakat untuk menyambut malam pergantian tahun dengan cara yang positif dan sederhana. Ini adalah kesempatan untuk merefleksikan diri dan memulai tahun baru dengan semangat kebersamaan yang lebih bermakna. Kesederhanaan bisa jadi lebih indah dan berkesan.

Penting untuk tetap menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Malam tahun baru bisa menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi dan melakukan kegiatan yang lebih positif. Ini adalah ajakan untuk menciptakan tradisi baru yang lebih positif.

Melalui kebijakan ini, Pemkot Pontianak tidak hanya ingin mengatur, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya solidaritas dan kepedulian. Diharapkan, malam pergantian tahun baru 2026 akan menjadi momen yang tenang, aman, dan penuh makna bagi seluruh warga Pontianak. Mari sambut tahun baru dengan bijak dan penuh harapan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari detik.com

Gambar Kedua dari kalbar.antaranews.com
Masyarakat & Kisah Lokal

Sejarah Tradisi Haul Guru Sekumpul di Martapura Kalimantan Selatan
ByOscar 12/28/202512/31/2025
Bagikan
Sejarah Tradisi Haul Guru Kalimantan Selatan merupakan peringatan tahunan wafatnya ulama kharismatik KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani.

Beliau wafat pada 5 Rajab 1426 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Agustus 2005. Sejak saat itu, masyarakat Banjar dan umat Islam dari berbagai daerah menjadikan haul sebagai momentum untuk mengenang jasa, keteladanan, serta ajaran spiritual beliau.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

Awal Mula Tradisi Haul Guru Sekumpul

Tradisi haul Guru Sekumpul bermula dari kegiatan sederhana berupa doa bersama dan pembacaan manaqib untuk mengenang wafatnya beliau. Pada tahun-tahun awal setelah wafatnya, haul dilaksanakan secara terbatas di kediaman beliau di kawasan Sekumpul, Martapura. Namun seiring waktu, jumlah jamaah yang datang semakin meningkat secara signifikan.

Antusiasme masyarakat yang begitu besar membuat haul berkembang menjadi salah satu kegiatan keagamaan terbesar di Indonesia. Ribuan hingga jutaan jamaah dari berbagai daerah, bahkan luar Kalimantan, berdatangan untuk mengikuti rangkaian acara haul.

Mereka datang dengan niat berziarah, bershalawat, dan meneladani akhlak Guru Sekumpul yang dikenal penuh kasih, kesederhanaan, dan keikhlasan dalam berdakwah.

Nilai Spiritual Dalam Tradisi Haul

Tradisi Haul Guru Sekumpul memiliki nilai spiritual yang sangat kuat. Bagi jamaah, haul menjadi momen untuk memperdalam kecintaan kepada ulama, meningkatkan keimanan.

Serta merenungkan kembali pesan-pesan dakwah Guru Sekumpul. Pembacaan doa, zikir, dan shalawat menjadi inti kegiatan yang memperkuat suasana religius dan khusyuk.

Selain nilai spiritual, haul juga memiliki dampak sosial yang besar. Tradisi ini mempererat hubungan antarumat, menghapus sekat sosial, dan menumbuhkan semangat berbagi.

Banyak warga yang membuka rumah mereka untuk jamaah, menyediakan makanan dan minuman secara gratis, serta membantu tanpa pamrih. Nilai-nilai ini mencerminkan ajaran Guru Sekumpul tentang keikhlasan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama.

Baca Juga: Pesona Danau Sembuluh, Danau Terbesar di Kalimantan Tengah

Perkembangan Haul Menjadi Tradisi Keagamaan

Seiring berjalannya waktu, Haul Guru Sekumpul tidak lagi dipandang sebagai acara lokal, melainkan telah menjadi tradisi keagamaan berskala nasional.

Setiap tahun, Martapura berubah menjadi pusat pertemuan jutaan umat Islam yang datang secara sukarela tanpa undangan resmi. Fenomena ini menunjukkan kuatnya ikatan spiritual antara masyarakat dan sosok Guru Sekumpul.

Pemerintah daerah, relawan, serta masyarakat sekitar turut berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan haul. Berbagai fasilitas umum, pos kesehatan, dapur umum, serta pengaturan lalu lintas disiapkan untuk melayani jamaah.

Kehadiran haul juga berdampak pada tumbuhnya nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian antarwarga. Semua elemen bergerak bersama tanpa paksaan, dilandasi niat ibadah dan kecintaan kepada ulama.

Makna Haul Bagi Generasi Mendatang

Tradisi Haul Guru Sekumpul telah menjadi bagian penting dari identitas religius masyarakat Kalimantan Selatan. Lebih dari sekadar acara tahunan, haul menjadi simbol keberlanjutan ajaran dan keteladanan seorang ulama yang hidupnya diabdikan untuk umat.

Kini, Haul Guru Sekumpul tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai warisan budaya religius masyarakat Kalimantan Selatan.

Tradisi ini menjadi simbol kecintaan umat kepada ulama dan bukti kuatnya peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar. Pemerintah daerah pun turut mendukung pelaksanaan haul dengan membantu pengaturan lalu lintas, keamanan, dan fasilitas umum.

Keberlangsungan Haul Guru Sekumpul dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa ajaran dan keteladanan Guru Sekumpul tetap hidup di tengah masyarakat.

Tradisi ini bukan sekadar peringatan wafat, melainkan sarana pewarisan nilai-nilai luhur kepada generasi berikutnya. Dengan semangat kebersamaan dan keikhlasan, Haul Guru Sekumpul terus menjadi salah satu peristiwa keagamaan terbesar dan paling bermakna di Indonesia.

Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari regional.kompas.com

Gambar Kedua dari genpi.co
Berita & Dinamika Regional

Retribusi Sampah Kukar, Antara Kebutuhan Dan Penolakan Warga, Siapa Yang Salah?
ByLucas 01/15/202601/15/2026
Bagikan
Upaya pemerintah Kukar mengoptimalkan retribusi sampah menghadapi penolakan warga, menimbulkan pro-kontra antara kebutuhan dan keberatan masyarakat.

Permasalahan sampah di berbagai daerah sering menjadi momok, termasuk di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Upaya pemerintah mengoptimalkan retribusi sampah sebagai sumber PAD menghadapi tantangan besar. Penolakan masyarakat menjadi penghalang utama sejak wacana ini disosialisasikan.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Kalimantan Indonesia.

Tantangan Optimalisasi Retribusi Sampah di Kukar

Optimalisasi retribusi sampah di Kukar masih jauh dari harapan. Penolakan warga terhadap kebijakan ini menjadi kendala signifikan yang menghambat penerapannya secara menyeluruh. Padahal, potensi pendapatan dari sektor persampahan ini cukup besar untuk mendukung pembangunan daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar, Slamet Hadirahardjo, mengungkapkan bahwa realisasi retribusi sampah masih minim. Keterbatasan kewenangan dalam penagihan dan resistensi masyarakat menjadi akar permasalahan utama yang perlu segera dicarikan solusinya.

Selama ini, pemungutan retribusi sampah hanya menyasar pada objek tertentu, seperti toko-toko dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara itu, penarikan retribusi dari masyarakat secara langsung belum dapat diimplementasikan secara maksimal, yang memperkecil cakupan pendapatan.

Polemik Penolakan Masyarakat Dan Potensi PAD Yang Terhambat

Penolakan masyarakat terhadap retribusi sampah bukanlah tanpa alasan. Slamet Hadirahardjo mengakui bahwa setiap upaya perluasan objek retribusi selalu memicu protes. Masyarakat cenderung menolak pungutan baru, meskipun itu untuk pengelolaan kebersihan lingkungan mereka sendiri.

Situasi ini ironis, karena di satu sisi, masyarakat sering mengeluhkan masalah sampah dan kotornya lingkungan, tetapi di sisi lain, mereka menolak untuk berkontribusi melalui retribusi. DLHK Kukar seringkali menjadi sasaran keluhan ketika masalah sampah muncul, padahal ada kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi hal tersebut.

Potensi PAD dari sektor persampahan seharusnya dapat digarap lebih maksimal. Namun, akibat penolakan yang terjadi, sumber pendapatan ini belum bisa memberikan kontribusi optimal bagi kas daerah. Ini menjadi dilema bagi pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pengelolaan lingkungan.

Baca Juga: WN China Terlibat Insiden Dengan TNI, Polda Kalbar Ambil Langkah Diplomatik

Mandat Peraturan Dan Rekomendasi BPK

Meskipun menghadapi penolakan, Slamet menegaskan bahwa retribusi sampah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) tetap harus dijalankan. Kebijakan ini bukan semata-mata inisiatif DLHK, melainkan juga bagian dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Peraturan Bupati ini memiliki kekuatan hukum yang jelas, sehingga pelaksanaannya tidak dapat ditawar. Jika suatu peraturan sudah ditetapkan, maka seluruh pihak, termasuk masyarakat, diharapkan untuk mematuhinya demi ketertiban dan kemajuan daerah.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan regulasi dapat berjalan efektif. Sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan persuasif mungkin diperlukan agar masyarakat memahami urgensi dan manfaat dari retribusi sampah ini.

Mencari Titik Temu Untuk Solusi Berkelanjutan

Situasi ini menuntut pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencari titik temu. Diperlukan dialog yang lebih konstruktif untuk mengatasi resistensi. Penjelasan mengenai transparansi penggunaan dana retribusi dan manfaat langsung bagi masyarakat dapat membantu mengubah persepsi negatif.

Pendekatan persuasif dan edukatif menjadi kunci agar masyarakat memahami bahwa retribusi ini adalah investasi untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, pengelolaan sampah yang efektif akan sulit terwujud.

Dengan demikian, solusi jangka panjang harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan komitmen pemerintah. Hanya dengan kolaborasi yang baik, masalah retribusi sampah di Kukar dapat diatasi, dan potensi PAD dari sektor ini dapat dioptimalkan demi kesejahteraan bersama.

Jangan lewatkan update berita seputaran Kalimantan Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari pusaranmedia.com

Gambar Kedua dari bpkad.kukarkab.go.id